Transportation Management Policies, The Solution or The Problem?

Traffic jams in big cities seemed to be a chore that is difficult to overcome, economic growth continues to increase, the high mobility of society, as well as the increasingly urgent needs of life does not seem to be accompanied by infrastructure services and public facilities are adequate.

The new policy with the issuance of the government program of cheap cars or "low cost green car" received various responses from some quarters. Most welcomed the program, but others balked at the program cheap car. The presence of low-cost car in Indonesia is able to reduce the burden on middle-income people who are down to have a four-wheel vehicle. Cheap car program is also expected to sustain the establishment of the automotive industry that the country lagged behind the country of Thailand for example. In fact, the problem, the current road capacity can’t accommodate the volume of vehicles. With the issuance of cheap car program, would have led to congestion in the streets, it is not a solution but rather adds to the burden of government.

Cheap car market in Indonesia is very large, with a population of 250 million more Indonesian strategic marketing target market for cheap cars. It was some responses that support government programs, but on the other hand some of the refuse with cheap car program that was initiated by the government. Jakarta Transportation Council members are also daily board Indonesian Consumers Foundation, Sincere Abadi, assess a number of lies to the public in the policy environment-friendly cars cheap or low cost green car (LCGC) launched by the government. The first lie, according to the Sincere, the claim that the car cheap. "It's low cost which?'s Terms of low cost harassing the people of Indonesia," Sincere said in a discussion titled "Cheap Car Tested, Transport Worth Awaited" in Jakarta, Saturday (28/09/2013).

According Sincerely, cheap car prices, announced the government is still relatively expensive. Price of USD 70 million being offered to consumers, according to him, is still higher than the price of cheap cars in India are approximately USD 50 million.

In addition, continued Sincere, the car is offered with price range of $ 70 million it is still very simple so that it requires additional components that also adds to the cost. "There is no AC (air conditioner) and others. If added, might be the price to be USD 100 million. Not to mention that credit, add about USD 30 million. So the net price of approximately USD 120 million-an, so where its low cost? " Sincere said. Lie, further Sincere, the mention of a green car or an environmentally friendly car. He considered, cheap cars, announced the government can not be said environmentally friendly because it uses gasoline, contributing to emissions, even eroded the subsidized fuel. "It means, when used in the middle of a jammed Jakarta at best takes 1-10 liters, or 12 liters," Sincere said. Not only that, Sincere said, this car can not be termed as a national car because most of the components are still imported.

Regarding the statement that the government's plans to export cheap cars, Sincere said it was a lie one to another. "Exports? We have a reputation of baseball exports. Anyway other countries have long start," he added. He also said that the government had lied by saying cheap car will be encouraged to use fuel gas. Sincere said, our infrastructure is not ready to encourage the use of gas fuel. "Dream tenth time ya, where the infrastructure? Later when wearing a gas, but eventually the right baseball Indonesia has its limits," Sincere said.

In addition, the government has lied Sincere assess the claim is later LCGC policy can make motorcycle riders turned. According Sincerely, the claim is simply a lie because in reality motorcycle users are not currently able to buy a cheap car. The government's policy of cheap cars that bring the pros and cons shows that public attitudes responsive and critical of the government. Seeing the present situation is still not the right policy, direction and purpose of the program is not appropriate cheap car applied in Indonesian society today, because today people are expected in big cities is not cheap transportation cheap car as the Governor of DKI Jokowi moment ago. So this program cheap car actually is for whom? Indonesian Society or the CEO of the international automotive industry?

Government should focus on providing a solution that is convenient public transport facilities and cheap so that people switching from private vehicles to public transport, instead of providing cheap car facilities, credit lightweight, and so on

Publikasi Ilmiah

Jeb Vol 7 No 2 Jul 2013 Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Terhadap Indeks Saham Syariah Indonesia

GELAGAT MENUJU 2014

Akhir tahun sudah didepan mata, dunia akan menginjak tahun yang baru yaitu tahun 2014. Sebagian orang sangat menanti tahun 2014 untuk menyambut ajang pesta bergengsi dunia yaitu piala dunia sepak bola. Disisi lain, sebagian orang juga telah menanti tahun 2014 untuk menyambut pesta demokrasi Indonesia yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalangan politisi mulai sibuk melakukan lobby-lobby politiknya dengan mengusung kepentingan kelompok serta mengatasnamakan wakil rakyat. Mulai terlihat langkah-langkah sebagian politisi dalam perjuangannya meraih suara rakyat mulai dari blusukan ke perkampungan hingga diskusi atau dialog terbuka di perguruan tinggi. Meskipun ini melanggar sistem pendidikan kita yang seharusnya bersih dan terhindar dari intervensi politik, tetapi inilah kenyataannya yang sudah terang benderang dilakukan di berbagai perguruan tinggi. Para pemangku kepentingan seakan dibutakan oleh gemerlapnya panggung politik 2014, berbagai cara dilakukan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Saling menjatuhhkan lawannya juga tak luput dari langkah beberapa kandidat yang ingin maju di panggung politik. Saat ini pun sudah ada berbagai atribut seperti spanduk, baliho, dan lain sebagainya yang memperkenalkan dan mencitrakan seorang tokoh yang akan diusung untuk menjadi presiden. Selain itu tim sukses atau pendukung pun gencar untuk melakukan direct selling kepada masyarakat demi mendapatkan suara rakyat. Sudah pasti dalam masa pencitraan sudah banyak janji-janji yang dilontarkan dari para calon kepada masyarakat, juga berbagai seruan positif seperti “mari tingkatkan ekonomi kecil”, “bersama kita menuju daerah yang lebih baik”, “mari bersama berantas korupsi” ,dll. Padahal kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu hanyalah sebuah “pemanis masyarakat” yang dibuat semata agar mendapatkan suara rakyat. Dibalik itu semua mungkin masih ada pemimpin yang tulus dan benar-benar berpihak kepada rakyat namun itu semua hanyalah sebagian kecilnya saja. Ada yang sebelum menjadi kepala daerah ia menggembor-gemborkan untuk bersama berantas korupsi, namun ketika sudah menjabat justru ia yang menjadi pelaku dalam kasus korupsi. Ada juga yang menjanjikan kesejahteraan rakyat namun tidak terealisasi. Begitu banyak janji yang dibuat oleh para calon kepala daerah namun janji tersebut tidak terealisasi.

Dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit untuk melaksanakan suatu pemilihan kepala daerah. Baik dari pihak penyelenggara maupun pihak partai sebagai peserta pemilu membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaanya. Tahun politik 2013 akan dipadati dengan agenda pengumpulan dana politik, memasuki pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2014, semua partai politik dan calon anggota legislatif akan melancarkan segala upaya dalam pengumpulan pundi-pundi dana kampanye (Koran kompas, Sabtu 2 Februari 2013). Jika memang dibutuhkan dana yang banyak untuk kampanye saat pemilu nanti, korupsi pun kerap dilakukan oleh kader-kader partai yang saat ini menjabat dalam jabatan strategis. Hal pastinya ini akan merugikan keuangan negara dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu atau calon kepala daerah nantinya.

Namun untuk mencapai kebaikan dalam hal ini menjadi seorang pemimpin kepala negara, juga dalam prosesnya haruslah dengan cara yang baik. Hindari praktik korupsi yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang dibutuhkan adalah ia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin, mengetahui permasalahan dengan baik beserta solusinya, pemimpin yang bekerja langsung terjun ke masyarakat dan memiliki integritas, loyalitas, dan kapabilitas yang baik.

Berbagai masalahpun belum tuntas menjelang pesta demokrasi 2014 seperti kisruh DPT yang masih tidak akurat datanya, maraknya kasus korupsi di lembaga negara, serta berkurangnya integritas para pejabat pemerintahan yang seakan sibuk dengan persiapan menjelang pesta demokrasi 2014.

Kekhawatiran masyarakat memang wajar karena sudah sekian lama merindukan sosok pemimpin yang jujur, adil, dan berakhlak. Apapun prosesnya nanti sampai menjelang pemilihan suara kita semua berharap bahwa pesta demokrasi tetap harus dilaksanakan dengan catatan bahwa tidak ada kecurangan di dalamnya, harus dijamin keamanan dan stabilitas ekonominya, serta tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.