Akhir tahun sudah didepan mata, dunia akan menginjak tahun yang baru yaitu tahun 2014. Sebagian orang sangat menanti tahun 2014 untuk menyambut ajang pesta bergengsi dunia yaitu piala dunia sepak bola. Disisi lain, sebagian orang juga telah menanti tahun 2014 untuk menyambut pesta demokrasi Indonesia yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalangan politisi mulai sibuk melakukan lobby-lobby politiknya dengan mengusung kepentingan kelompok serta mengatasnamakan wakil rakyat. Mulai terlihat langkah-langkah sebagian politisi dalam perjuangannya meraih suara rakyat mulai dari blusukan ke perkampungan hingga diskusi atau dialog terbuka di perguruan tinggi. Meskipun ini melanggar sistem pendidikan kita yang seharusnya bersih dan terhindar dari intervensi politik, tetapi inilah kenyataannya yang sudah terang benderang dilakukan di berbagai perguruan tinggi. Para pemangku kepentingan seakan dibutakan oleh gemerlapnya panggung politik 2014, berbagai cara dilakukan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Saling menjatuhhkan lawannya juga tak luput dari langkah beberapa kandidat yang ingin maju di panggung politik. Saat ini pun sudah
ada berbagai atribut seperti spanduk, baliho, dan lain sebagainya yang
memperkenalkan dan mencitrakan seorang tokoh yang akan diusung untuk
menjadi presiden. Selain itu tim sukses atau pendukung pun gencar
untuk melakukan direct selling kepada masyarakat demi mendapatkan suara rakyat. Sudah pasti dalam masa pencitraan sudah banyak janji-janji yang
dilontarkan dari para calon kepada masyarakat, juga berbagai seruan
positif seperti “mari tingkatkan ekonomi kecil”, “bersama kita menuju
daerah yang lebih baik”, “mari bersama berantas korupsi” ,dll. Padahal
kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu hanyalah sebuah
“pemanis masyarakat” yang dibuat semata agar mendapatkan suara rakyat.
Dibalik itu semua mungkin masih ada pemimpin yang tulus dan benar-benar
berpihak kepada rakyat namun itu semua hanyalah sebagian kecilnya saja.
Ada yang sebelum menjadi kepala daerah ia menggembor-gemborkan untuk
bersama berantas korupsi, namun ketika sudah menjabat justru ia yang
menjadi pelaku dalam kasus korupsi. Ada juga yang menjanjikan
kesejahteraan rakyat namun tidak terealisasi. Begitu banyak janji yang
dibuat oleh para calon kepala daerah namun janji tersebut tidak
terealisasi.
Dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit untuk melaksanakan suatu
pemilihan kepala daerah. Baik dari pihak penyelenggara maupun pihak
partai sebagai peserta pemilu membutuhkan dana yang besar dalam
pelaksanaanya. Tahun politik 2013 akan dipadati dengan agenda
pengumpulan dana politik, memasuki pelaksanaan pemilu legislatif dan
pemilu presiden pada tahun 2014, semua partai politik dan calon anggota
legislatif akan melancarkan segala upaya dalam pengumpulan pundi-pundi
dana kampanye (Koran kompas, Sabtu 2 Februari 2013). Jika memang
dibutuhkan dana yang banyak untuk kampanye saat pemilu nanti, korupsi
pun kerap dilakukan oleh kader-kader partai yang saat ini menjabat dalam
jabatan strategis. Hal pastinya ini akan merugikan keuangan negara dan
mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu atau calon
kepala daerah nantinya.
Namun untuk mencapai kebaikan dalam
hal ini menjadi seorang pemimpin kepala negara, juga dalam prosesnya
haruslah dengan cara yang baik. Hindari praktik korupsi yang sering
dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang
dibutuhkan adalah ia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki
kemampuan yang baik dalam memimpin, mengetahui permasalahan dengan baik beserta solusinya, pemimpin yang bekerja langsung terjun ke
masyarakat dan memiliki integritas, loyalitas, dan kapabilitas yang
baik.
Berbagai masalahpun belum tuntas menjelang pesta demokrasi 2014 seperti kisruh DPT yang masih tidak akurat datanya, maraknya kasus korupsi di lembaga negara, serta berkurangnya integritas para pejabat pemerintahan yang seakan sibuk dengan persiapan menjelang pesta demokrasi 2014.
Kekhawatiran masyarakat memang wajar karena sudah sekian lama merindukan sosok pemimpin yang jujur, adil, dan berakhlak. Apapun prosesnya nanti sampai menjelang pemilihan suara kita semua berharap bahwa pesta demokrasi tetap harus dilaksanakan dengan catatan bahwa tidak ada kecurangan di dalamnya, harus dijamin keamanan dan stabilitas ekonominya, serta tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.
