GELAGAT MENUJU 2014

Akhir tahun sudah didepan mata, dunia akan menginjak tahun yang baru yaitu tahun 2014. Sebagian orang sangat menanti tahun 2014 untuk menyambut ajang pesta bergengsi dunia yaitu piala dunia sepak bola. Disisi lain, sebagian orang juga telah menanti tahun 2014 untuk menyambut pesta demokrasi Indonesia yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Kalangan politisi mulai sibuk melakukan lobby-lobby politiknya dengan mengusung kepentingan kelompok serta mengatasnamakan wakil rakyat. Mulai terlihat langkah-langkah sebagian politisi dalam perjuangannya meraih suara rakyat mulai dari blusukan ke perkampungan hingga diskusi atau dialog terbuka di perguruan tinggi. Meskipun ini melanggar sistem pendidikan kita yang seharusnya bersih dan terhindar dari intervensi politik, tetapi inilah kenyataannya yang sudah terang benderang dilakukan di berbagai perguruan tinggi. Para pemangku kepentingan seakan dibutakan oleh gemerlapnya panggung politik 2014, berbagai cara dilakukan untuk memenangkan pesta demokrasi tersebut. Saling menjatuhhkan lawannya juga tak luput dari langkah beberapa kandidat yang ingin maju di panggung politik. Saat ini pun sudah ada berbagai atribut seperti spanduk, baliho, dan lain sebagainya yang memperkenalkan dan mencitrakan seorang tokoh yang akan diusung untuk menjadi presiden. Selain itu tim sukses atau pendukung pun gencar untuk melakukan direct selling kepada masyarakat demi mendapatkan suara rakyat. Sudah pasti dalam masa pencitraan sudah banyak janji-janji yang dilontarkan dari para calon kepada masyarakat, juga berbagai seruan positif seperti “mari tingkatkan ekonomi kecil”, “bersama kita menuju daerah yang lebih baik”, “mari bersama berantas korupsi” ,dll. Padahal kalau kita lihat dari tahun-tahun sebelumnya itu hanyalah sebuah “pemanis masyarakat” yang dibuat semata agar mendapatkan suara rakyat. Dibalik itu semua mungkin masih ada pemimpin yang tulus dan benar-benar berpihak kepada rakyat namun itu semua hanyalah sebagian kecilnya saja. Ada yang sebelum menjadi kepala daerah ia menggembor-gemborkan untuk bersama berantas korupsi, namun ketika sudah menjabat justru ia yang menjadi pelaku dalam kasus korupsi. Ada juga yang menjanjikan kesejahteraan rakyat namun tidak terealisasi. Begitu banyak janji yang dibuat oleh para calon kepala daerah namun janji tersebut tidak terealisasi.

Dana yang dibutuhkan pun tidak sedikit untuk melaksanakan suatu pemilihan kepala daerah. Baik dari pihak penyelenggara maupun pihak partai sebagai peserta pemilu membutuhkan dana yang besar dalam pelaksanaanya. Tahun politik 2013 akan dipadati dengan agenda pengumpulan dana politik, memasuki pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2014, semua partai politik dan calon anggota legislatif akan melancarkan segala upaya dalam pengumpulan pundi-pundi dana kampanye (Koran kompas, Sabtu 2 Februari 2013). Jika memang dibutuhkan dana yang banyak untuk kampanye saat pemilu nanti, korupsi pun kerap dilakukan oleh kader-kader partai yang saat ini menjabat dalam jabatan strategis. Hal pastinya ini akan merugikan keuangan negara dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemilu atau calon kepala daerah nantinya.

Namun untuk mencapai kebaikan dalam hal ini menjadi seorang pemimpin kepala negara, juga dalam prosesnya haruslah dengan cara yang baik. Hindari praktik korupsi yang sering dilakukan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang dibutuhkan adalah ia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin, mengetahui permasalahan dengan baik beserta solusinya, pemimpin yang bekerja langsung terjun ke masyarakat dan memiliki integritas, loyalitas, dan kapabilitas yang baik.

Berbagai masalahpun belum tuntas menjelang pesta demokrasi 2014 seperti kisruh DPT yang masih tidak akurat datanya, maraknya kasus korupsi di lembaga negara, serta berkurangnya integritas para pejabat pemerintahan yang seakan sibuk dengan persiapan menjelang pesta demokrasi 2014.

Kekhawatiran masyarakat memang wajar karena sudah sekian lama merindukan sosok pemimpin yang jujur, adil, dan berakhlak. Apapun prosesnya nanti sampai menjelang pemilihan suara kita semua berharap bahwa pesta demokrasi tetap harus dilaksanakan dengan catatan bahwa tidak ada kecurangan di dalamnya, harus dijamin keamanan dan stabilitas ekonominya, serta tidak melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Hilangnya Etika Pemimpin Kita (Kasus AM)

Tersangka

Sepertinya para koruptor sudah tumbuh subur di Indonesia, beberapa hari lalu masyarakat dikagetkan dengan ditangkapnya ketua lembaga peradilan Indonesia yang sangat terhormat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejadian ini bermula dari penyelidikan KPK yang dilakukan sekitar awal September 2013. Dalam proses penyelidikan tersebut, KPK menerima informasi mengenai rencana penyerahan uang kepada Akil di kediamannya di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Uang tersebut rencananya akan diserahkan oleh pihak-pihak yang berperkara dalam sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gunung Mas, Kalimantan Tengah. "Pada awal September 2013, KPK sudah memulai penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan AM selaku hakim MK.

Berdasarkan penyelidikan itu, diketahui informasi yang berkembang, akan terjadi penyerahan uang di kediaman AM," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers di Gedung KPK, Kuningan,

Jakarta, Kamis (3/10/2013). Menindaklanjuti informasi tersebut, kata Abraham, tim penyelidik KPK memantau kediaman Akil pada 2 Oktober 2013 sekitar pukul 22.00 WIB. Dari pemantauan tersebut, lanjutnya, tampak Toyota Fortuner tiba di kediaman AM. Mobil ini diketahui dikemudikan oleh M, suami dari anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa. Ketika tiba di rumah AM, kata Abraham, Chairun Nisa tampak didampingi seorang pengusaha Palangkaraya bernama Cornelis Nalau. "Selanjutnya, CN (Chairun Nisa) dan CNA (Cornelis Nalau) masuk ke ruangan AM," kata Abraham. Tak lama kemudian, lanjutnya, tim KPK langsung masuk ke kediaman AM dan melakukan penangkapan terhadap Akil, Chairun Nisa, dan Cornelis. Bersamaan dengan penangkapan itu, KPK menyita uang sekitar Rp 3 miliar yang terdiri dari 284.050 dollar Singapura dan 22.000 dollar AS. Tak lama kemudian, KPK menangkap Bupati Gunung Mas Hambit Bintih serta pihak swasta berinisial DH di sebuah hotel di kawasan Jakarta Pusat.  Abraham mengatakan, penangkapan tidak hanya dilakukan di dua lokasi tersebut.

Pada Rabu (2/10/2013), malam, penyidik KPK juga menangkap seorang pengusaha bernama Tubagus Chaery Wardana di kediamannya di Jalan Denpasar, Jakarta. Chaery diketahui sebagai adik dari Gubernur Banten Ratu Atut dan juga suami dari Wali Kota Tangerang Airin Rachmi Diany. Diduga, Chaery terlibat serah terima uang dengan Akil terkait sengketa pemilihan kepala daerah di Lebak. Terkait dengan penangkapan Chaery, penyidik KPK juga meringkus seorang advokat bernama Susi Tur Andayani di kawasan Lebak, Banten. Abraham menuturkan, penangkapan ini berawal dari informasi yang diterima KPK mengenai rencana penyerahan uang. Adapun Susi telah lama mengenal Akil. Selanjutnya, menurut Abraham, Susi diketahui menerima uang dari Tubagus Chaery alias Wawan melalui seseorang berinisial F di Hotel Aston, Jakarta. Uang sekitar Rp 1 miliar tersebut dimasukkan ke dalam tas warna biru dan disimpan Susi di kediaman orangtuanya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.  "Uang tersebut akan diserahkan kepada AM (Akil)," ujar Abraham. Kemudian, sekitar pukul 22.00 WIB, lanjutnya, Susi bergerak menuju kawasan Lebak. Di sana, tim penyidik KPK menangkap advokat itu. Selanjutnya, penyidik menangkap Tubagus di Jalan Denpasar IV, Nomor 35, Jakarta. Lalu, penyidik menuju rumah orangtua Susi untuk mengamankan uang Rp 1 miliar yang disimpan dalam tas biru. KPK pun melakukan pemeriksaan intensif terhadap mereka yang tertangkap tangan. Setelah melakukan pemeriksaan, KPK menetapkan status tersangka terhadap enam orang, yakni Akil, Chairun Nisa, Cornelis, Hambit, Tubagus, dan Susi.

Seolah tidak ada hentinya jejak para koruptor di Indonesia, membuat semakin terpuruk citra para pemimpin di tanah air ini. Sebenarnya apa yang salah dalam fenomena ini, apakah moral para pemimpin kita sudah runtuh dimakan gemerlapnya duniawi. Entahlah yang jelas saat ini masyarakat Indonesia berharap besar terhadap kinerja KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia hingga akar-akarnya.

Pro-Kontra Mobil Murah

Dengan dikeluarkannya program pemerintah tentang mobil murah atau “low cost green car” menuai berbagai respon dari beberapa kalangan. Sebagian menyambut baik adanya program tersebut, namun sebagian lain menolak keras dengan program mobil murah. Hadirnya mobil murah di Indonesia dianggap mampu mengurangi beban masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki kendaraan roda empat. Program mobil murah ini juga diharapkan mampu menopang berdirinya industri otomotif tanah air yang tertinggal dibandingkan negara Thailand misalkan.

Low Cost Green Car

Pasar mobil murah di Indonesia sangatlah besar, dengan penduduk 250 juta lebih Indonesia menjadi target pemasaran yang strategis untuk pasar mobil murah. Itu adalah beberapa respon atau tanggapan yang mendukung program pemerintah, namun disisi lain beberapa kalangan menolak dengan program mobil murah yang dicetuskan pemerintah. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta yang juga pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menilai ada sejumlah kebohongan kepada publik dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah. Kebohongan pertama, menurut Tulus, klaim yang mengatakan bahwa mobil tersebut murah. "Ini low cost yang mana? Ini istilah low cost melecehkan masyarakat Indonesia," kata Tulus dalam diskusi bertajuk "Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti" di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).
Menurut Tulus, harga mobil murah yang dicanangkan pemerintah masih tergolong mahal. Harga Rp 70 juta yang ditawarkan kepada konsumen, menurut dia, masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga mobil murah di India yang sekitar Rp 50 juta.

Selain itu, lanjut Tulus, mobil yang ditawarkan dengan kisaran harga Rp 70 juta itu pun masih sangat sederhana sehingga memerlukan tambahan komponen yang juga menambah biaya. "Belum ada AC (air conditioner) dan lain-lain. Kalau ditambah, bisa-bisa harganya jadi Rp 100 juta lebih. Belum lagi kalau kredit, nambah sekitar Rp 30 juta. Jadi harga bersihnya sekitar Rp 120 juta-an, jadi di mana low cost-nya?" ujar Tulus. Kebohongan kedua, lanjut Tulus, mengenai penyebutan green car atau mobil ramah lingkungan. Dia menilai, mobil murah yang dicanangkan pemerintah tidak bisa dikatakan ramah lingkungan karena tetap menggunakan bensin, menyumbang emisi, bahkan menggerus BBM bersubsidi. "Artinya, kalau dipakai di tengah Jakarta yang macet paling banter butuh 1-10 liter, atau 12 liter," ucap Tulus. Bukan hanya itu, kata Tulus, mobil ini juga belum bisa diistilahkan sebagai mobil nasional karena sebagian besar komponennya masih impor.

Mengenai pernyataan pemerintah yang berencana mengekspor mobil murah ini, Tulus mengatakan hal itu sebagai salah satu kebohongan yang lain. "Ekspor? Kita enggak punya reputasi ekspor. Lagi pula negara lain sudah lama memulai," tambahnya. Dia juga menilai pemerintah telah berbohong dengan mengatakan nantinya mobil murah akan didorong untuk menggunakan bahan bakar gas. Tulus mengatakan, infrastruktur kita belum siap untuk mendorong penggunaan bahan bakar gas. "Mimpi kesepuluh kalinya nih, infrastrukturnya mana? Nanti kalau pakai gas, tapi nantinya orang Indonesia kan enggak ada batasnya," kata Tulus.

Selain itu, Tulus menilai pemerintah telah berbohong dengan mengklaim kebijakan LCGC ini nantinya dapat membuat pengendara sepeda motor berpaling. Menurut Tulus, klaim tersebut hanya bohong semata karena nyatanya pengguna sepeda motor saat ini tidak mampu membeli mobil murah.

Kebijakan pemerintah tentang mobil murah yang mendatangkan pro dan kontra menunjukkan sikap masyarakat yang responsif dan kritis terhadap pemerintah. Melihat keadaan sekarang memang dirasa belum tepat kebijakan tersebut, arah dan tujuan program mobil murah tidaklah sesuai diterapkan di masyarakat Indonesia saat ini, karena saat ini yang diharapkan masyarakat di kota-kota besar adalah transportasi murah bukan mobil murah seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jokowi beberapa saat lalu. Jadi program mobil murah ini sebenarnya diperuntukkan bagi siapa? Masyarakat Indonesia atau para CEO industri otomotif internasional?