Pro-Kontra Mobil Murah

Dengan dikeluarkannya program pemerintah tentang mobil murah atau “low cost green car” menuai berbagai respon dari beberapa kalangan. Sebagian menyambut baik adanya program tersebut, namun sebagian lain menolak keras dengan program mobil murah. Hadirnya mobil murah di Indonesia dianggap mampu mengurangi beban masyarakat yang berpenghasilan menengah ke bawah untuk memiliki kendaraan roda empat. Program mobil murah ini juga diharapkan mampu menopang berdirinya industri otomotif tanah air yang tertinggal dibandingkan negara Thailand misalkan.

Low Cost Green Car

Pasar mobil murah di Indonesia sangatlah besar, dengan penduduk 250 juta lebih Indonesia menjadi target pemasaran yang strategis untuk pasar mobil murah. Itu adalah beberapa respon atau tanggapan yang mendukung program pemerintah, namun disisi lain beberapa kalangan menolak dengan program mobil murah yang dicetuskan pemerintah. Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta yang juga pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi, menilai ada sejumlah kebohongan kepada publik dalam kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau low cost green car (LCGC) yang dicanangkan pemerintah. Kebohongan pertama, menurut Tulus, klaim yang mengatakan bahwa mobil tersebut murah. "Ini low cost yang mana? Ini istilah low cost melecehkan masyarakat Indonesia," kata Tulus dalam diskusi bertajuk "Mobil Murah Diuji, Transportasi Layak Dinanti" di Jakarta, Sabtu (28/9/2013).
Menurut Tulus, harga mobil murah yang dicanangkan pemerintah masih tergolong mahal. Harga Rp 70 juta yang ditawarkan kepada konsumen, menurut dia, masih lebih tinggi dibandingkan dengan harga mobil murah di India yang sekitar Rp 50 juta.

Selain itu, lanjut Tulus, mobil yang ditawarkan dengan kisaran harga Rp 70 juta itu pun masih sangat sederhana sehingga memerlukan tambahan komponen yang juga menambah biaya. "Belum ada AC (air conditioner) dan lain-lain. Kalau ditambah, bisa-bisa harganya jadi Rp 100 juta lebih. Belum lagi kalau kredit, nambah sekitar Rp 30 juta. Jadi harga bersihnya sekitar Rp 120 juta-an, jadi di mana low cost-nya?" ujar Tulus. Kebohongan kedua, lanjut Tulus, mengenai penyebutan green car atau mobil ramah lingkungan. Dia menilai, mobil murah yang dicanangkan pemerintah tidak bisa dikatakan ramah lingkungan karena tetap menggunakan bensin, menyumbang emisi, bahkan menggerus BBM bersubsidi. "Artinya, kalau dipakai di tengah Jakarta yang macet paling banter butuh 1-10 liter, atau 12 liter," ucap Tulus. Bukan hanya itu, kata Tulus, mobil ini juga belum bisa diistilahkan sebagai mobil nasional karena sebagian besar komponennya masih impor.

Mengenai pernyataan pemerintah yang berencana mengekspor mobil murah ini, Tulus mengatakan hal itu sebagai salah satu kebohongan yang lain. "Ekspor? Kita enggak punya reputasi ekspor. Lagi pula negara lain sudah lama memulai," tambahnya. Dia juga menilai pemerintah telah berbohong dengan mengatakan nantinya mobil murah akan didorong untuk menggunakan bahan bakar gas. Tulus mengatakan, infrastruktur kita belum siap untuk mendorong penggunaan bahan bakar gas. "Mimpi kesepuluh kalinya nih, infrastrukturnya mana? Nanti kalau pakai gas, tapi nantinya orang Indonesia kan enggak ada batasnya," kata Tulus.

Selain itu, Tulus menilai pemerintah telah berbohong dengan mengklaim kebijakan LCGC ini nantinya dapat membuat pengendara sepeda motor berpaling. Menurut Tulus, klaim tersebut hanya bohong semata karena nyatanya pengguna sepeda motor saat ini tidak mampu membeli mobil murah.

Kebijakan pemerintah tentang mobil murah yang mendatangkan pro dan kontra menunjukkan sikap masyarakat yang responsif dan kritis terhadap pemerintah. Melihat keadaan sekarang memang dirasa belum tepat kebijakan tersebut, arah dan tujuan program mobil murah tidaklah sesuai diterapkan di masyarakat Indonesia saat ini, karena saat ini yang diharapkan masyarakat di kota-kota besar adalah transportasi murah bukan mobil murah seperti yang disampaikan Gubernur DKI Jokowi beberapa saat lalu. Jadi program mobil murah ini sebenarnya diperuntukkan bagi siapa? Masyarakat Indonesia atau para CEO industri otomotif internasional?